MAHKAMAH INTERNASIONAL

MAHKAMAH INTERNATIONAL

Mahkamah International (bahasa Inggris : International Court of Justice) berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah, majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon kepada mahkamah nasehat atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari majelis umum dapat meminta nasehat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis umum telah memberikan wewenang ini kepada dewan ekonomi dan sosial, dewan perwakilan, panitia interim dan majelis umum dan beberapa badan-badan antar pemerintah.

·         Keanggotaan

Mahkamah terdiri dari 15 hakim, yang dikenal sebagai “anggota” mahkamah. Mereka dipilih oleh majelis umum dan dewan keamanan yang mengadakan pemungutan suara secara terpisah. Hakim-hakim dipilih atas dasar kecakapan mereka, bukan atas dasar kebangsaan akan tetapi diusahakan untuk menjamin bahwa sistem-sistem hukum yang terpenting di dunia diwakili oleh mahkamah. Tidak ada 2 hakim yang menjadi warga negara dari negara yang sama. Hakim-hakim memegang jabatan selama waktu sembilan tahun dan dapat dipilih kembali mereka tidak dapat menduduki jabatan lain selama masa jabatan mereka. Semua persoalan-persoalan diputuskan menurut suatu kelebihan dari hakim-hakim yang hadir dan jumlah sembilan merupakan quorumnya. Apabila terjadi seri, maka ketua mahkamah mempunyai suara yang menentukan.

·         Tugas Mahkamah Internastional

1.      Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antar negara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih.

2.      Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antar negara-negara anggota PBB.

3.      Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah International.

·         Peranan Mahkamah International dalam Menyelesaikan Sengketa International

1.      Wewenang Mahkamah

Wewenang mahkamah diatur oleh Bab II statuta yang khusus mengenai wewenang mahkaman dengan ruang lingkup masalah-masalah mengenai sengketa. Untuk mempelajari wewenang mahkamah dapat dilihat dari wewenang rational personal yaitu siapa-siapa saja yang dapat mengajukan perkara ke mahmah dari wewenang rational material yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan.

1.      Akses ke Mahkamah hanya Terbuka untuk Negara (Wewenang Rational Personal)

Pasal 34 ayat 1 statuta menyatakan, hanya negara-negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah. Maksud isi pasal tersebut, individu-individu dan organisasi-organisasi international tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka mahkamah.

Pada prinsipnya mahkamah hanya terbuka bagi negara-negara anggota dari statuta. Negara-negara anggota statuta yaitu semua anggota PBB yang banyaknya 192 negara.

Dalam pasal pasal 93 ayat 2 piagam menyatakan bahwa negara yang bukan anggotra PBB dapat menjadi pihak pada statuta mahkamah, dengan syarat-syarat yang akan ditentukan untuk tiap-tiap permohonan oleh majelis Umum atas rekomendasi Dewan Kemanan.

Keputusan mahkamah adalah keputusan organ hukum tertinggi di dunia dan penolakan suatu negara terhadap keputusan lembaga tersebut akan dapat merusak citranya dalam pergaulan antar bangsa, apalagi karena sebelumnya negara-negara tersebut telah menerima wewenang wajib. Oleh karena itu, dengan mengadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, juga diberikan kemungkinan kepada negara-negara lain yang bukan pihak pada statuta untuk dapat mengajukan suatu perkara ke mahkamah (Pasal 35 ayat 2 statuta). Dalam hal ini, Dewan keamanan yang menentukan syarat-syaratnya.

2.      Kedudukan Individu

Kalian pasti memahami apabila seseorang melakukan kasus tindak pidana atau perdata tentu akan ada masalah dengan para penegak hukum. Kedudukan seseorang atau individu di muka Mahkamah International bila melakukan suatu kesalahan hukum.

Seseorang yang dinyatakan bersalah berdasarkan hukum international, maka mahkamah international berkewajiban untuk menuntutnya. Adapun bila ada penolakan akses terhadap individu-individu. Namun melalui mekanisme perlindungan diplomatik di bidang pertanggungjawaban international, negara-negara dapat mengambil alih dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan warga negara di depan mahkamah. Banyak perkara yang diperiksa mahkamah yang berasal dari pelaksanaan perlindungan diplomatik negara terhadap warga negaranya. Misalnya perkara Ambotielos, International Court Justice (ICJ) 1952-1953, perkara International ICJ 1957-1958.

3.      Kedudukan Organisasi International

Pasal 34 ayat 1 statuta hanya membolehkan negara-negara untuk mengerjakan suatu sengketa ke mahkamah. Namun, dalam ayat 2 dan 3 memberikan kemungkinan kerja sama antar organisasi-organisasi international dan mahkamah. Mahkamah juga menentukan syarat-syarat kerja sama dengan organisasi-organisasi international.

Langkah pertama yang dilakukan makamah adalah meminta kepada organisasi-organisasi international keterangan-keterangan mengenai soal-soal yang diperiksanya, organisasi-organisasi international tersebut dengan inisiatif sendiri mengirim keterangan yang diperlukan ke mahkamah. Selanjutnya, bila dalam pemeriksaan suatu perkara, mahkamah terpaksa menginterpretasikan piagam konstitutif suatu organisasi international atau suatu konvensi yang dibuat atas dasar piagam tersebut, maka panitera mahkamah berhak meminta keterangan kepada organisasi international tadi dan mengirimkannya secara tertulis ke mahkamah.

4.      Wewenang Rational Material

Pasal 36 ayat 1 statuta dengan jelas menyatakan bahwa wewenang mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Meskipun Pasal 36 ayat 1 ini tidak mengadakan pemberdayaan antar sengketa hukum dan politik yang boleh dibawa ke mahkamah, dalam prakteknya mahkamah selalu menolak memeriksa perkara-perkara yang tidak bersifat hukum.

Selanjutnya, wewenang mahkamah pada prinsipnya bersifat fakultatif. Ini berarti bahwa bila terjadi suatu sengketa antar dua negara, intervensi mahkamah baru dapat terjadi bila negara-negara yang bersengketa dengan persetujuan bersama membawa perkara mereka ke mahkamah. Tanpa adanya persetujuan antar pihak-pihak yang bersengketa, wewenang mahkamah tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut.

5.      Kompromi

Dalam kerangka wewenang fakultatif, sengketa diajukan ke mahkamah melalui suatu kompromi. Jadi, kesepakatan negara-negara yang bersengketa dituangkan dalam suatu kompromi. Di samping itu, perlu dicatat bahwa kompromi di sini tidak lagi mempunyai arti yang sama dengan kompromi arbitrasi. Kompromi untuk mengajukan sengketa ke mahkamah tidak perlu lagi berisi kesepakatan mengenai komposisi tribunal, wewenang dan prosedur mahkamah. Dalam penyelesaian hukum secara fakultatif ini, kompromi hanya berisikan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa untukmengajukan perkara mereka ke mahkamah, dan penentuan hal yang dipersengketakan serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke mahkamah.

6.      Wewenang Wajib (Compulsory Jurisdication)

Wewenang wajib dari mahkamah hanya dapat terjadi bila negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan, menerima wewenang tersebut.

1.      Wewenang wajib berdasarkan ketentuan konvensional

Seperti juga halnya dengan arbitrasi, dalam prakteknya wewenang wajib ini dapat diterima dalam bentuk perjanjian-perjanjian umum. Klausal khusus ini terdapat dalam suatu perjanjian sebagai tambahan dari perjanjian itu sendiri. Klausul ini bertujuan menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin lahir di masa yang akan datang mengenai pelaksanaan dan interpretasi perjanjian tersebut di muka mahkamah.

Klausul-klausul khusus ini dijumpai dalam perjanjian perdamaian tahun 1919, perjanjian-perjanjian wilayah mandat dan perjanjian-perjanjian mengenai monoritas. Sesudah Perang Dunia II, klausul-klausul yang demikian juga terdapat dalam piagam-piagam konstitutif organisasi-organisasi international. Klausul-klausul tersebut juga terdapat dalam konvensi-konvensi kodifikasi yang baru. Misalnya konvensi-konvensi mengenai hubungan diplomatik tahun 1961 dan mengenai hukum perjanjian tahun 1969.

Disamping itu, ada pula perjanjian-perjanjian umum bilateral maupun multilateral yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara khusus bertujuan untuk menyelesaikan secara damai sengketra-sengketa hukum mereka di masa datang dan di muka mahkamah. Perlu diingat bahwa keharusan untuk menerima wewenang wajib mahkamah hanya terbatas pada sengketa-sengketa hukum.

2.      Klausul opsional

Pasal 36 ayat 2 statuta mengatakan bahwa negara-negara pihak statuta, dapat setiap saat menyatakan untuk menerima wewenang wajib mahkamah dan tanpa persetujuan khusus dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama, dalam sengketa hukum mengenai :

1.      Penafsiran suatu perjanjian

2.      Setiap persoalan hukum internasional

3.      Adanya suatu fakta yang bila terbukti akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban international.

4.      Jenis atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban international

7.      Persyaratan

Ada banyak negara yang menerima klausul operasional tersebut dengan persyaratan. Misalnya, mengenai lamanya masa penerimaan klausul yang dibatasi sampai lima tahun. Pada tahun 1946, Amerika Serikat menerima klausul opsional dengan persyaratan penting, yaitu menolak diajukan sengketa yang berada di bawah domestic jurisdiction atau wewenang nasional. Mengenai sengketa apa saja yang berada di bawah wewenang nasional itu ditentukan sendiri oleh Amerika Serikat sesuai dengan Amandemen Conally.

Banyak negara mengeritik Amendemen Conally tersebut yang menyebabkan negara tidak mau membawa perkaranya ke mahkamah sehingga mengurangi peranan peradilan dunia tersebut. Persyaratan otomatis ini juga bertentangan dengan Pasal 36 ayat 6 statuta, yang mengatakan. “kalau terjadi perbedaan pendapat apakah suatu persoalan berada di bawah wewenang mahkamah atau tidak, mahkamah sendirilah yang akan memutuskannya. Amerika Serikat memperkecil lagi ruang lingkup penerimaannya atau klausul tersebut dengan menolak yuridiksi mahkamah mengenai sengketa-sengketa yang berasal dari perjanjian-perjanjian multilateral.

Pada tanggal 18 Februari 1947, Perancis juga menerima klausul opsional, tetapi dengan memasukkan persyaratan dari wewenang nasional, sama seperti apa yang dinyatakan Amerika Serikat yaitu persyaratan otomatis. Akan tetapi, tahun 1966 Perancis mengubah persyaratan otomatis itu dan selanjutnya mengajukan persyaratan terhadap sengketa-sengketa sebagai berikut :

1.      Terhadap sengketa-sengketa bahwa pihak-pihak yang terlibat setuju untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai.

2.      Terhadap sengketa-sengketa yang menurut hukum internasional, khusus berada di bawah wewenang nasional.

3.      Terhadap sengketa-sengketa yang lahir dari suatu peperangan atau konflik internasional yang mempunyai pengaruh langsung terhadap keamanan nasional.

4.      Terhadap sengketa-sengketa dengan suatu negara, yang diwaktu lahirnya sengketa tersebut belum lagi menerima wewenang wajib mahkamah.

Akhirnya, Perancis menarik diri dari klausul opsional tersebut pada tanggal 10 Januari 1947, sebagai akibat diajukannya oleh Selandia Baru dan Austraia masalah uji coba nuklir Perancis di Samudra Pasifik ke Mahkamah. Jadi, sebagaimana dilihat persyaratan-persyaratan tersebut sangat membatasi wewenang mahkamah.

2.      Pendapat-Pendapat yang Tidak Mengikat (Advisory Opinion)

Mahkamah mempunyai fungsi konsultatif, yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat atau disebut advisori opinion. Hal ini ditulis dalam Pasal 96 ayat 1 Piagam, sedangkan statuta dan aturan prosedur mahkamah yang menetapkan syarat-syarat pelaksanaan tersebut terdapat dalam Bab IV Statusta.

1.      Natur Yuridik Pendapat Hukum (Advisori Opinion)

2.      Permintaan Pendapat Mahkamah

Pasal 96 Piagam dan 65 Statusta menyatakan bahwa mahkamah dapat memberikan pendapat mengenai semua persoalan hukum. Berbeda dengan mahkamah yang dulu, mahkamah sekarang dapat diminta pendapatnya untuk semua persoalan hukum, baik yang kongkrit maupun yang abstrak.

1.      Badan yang dapat meminta pendapat mahkamah

Kebalikan dari prosesur wajib, prosedur konsultatif hanya terbuka bagi organisasi-organisasi internasional dan bukan bagi negara-negara.menurut pasal 96 ayat 1 Piagam, Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dapat meminta advisory opinion mengenai masalah hukum ke mahkamah. Selanjutnya menurut ayat 2 pasal tersebut, hak untuk meminta pendapat mahkamah ini juga dapat diberikan kepada organisasi-organisasi lain PBB dan badan-badan khusus, dengan syarat bahwa semuanya harus mendapat otorisasi terlebih dahulu dari Majelis Umum.

2.      Pemberian pendapat oleh Mahkamah

Pasal 96 Piagam dan pasal 65 Statuta kurang jelas mengenai pemberian pendapat oleh mahkamah. Secara teoritis mahkamah tidak diwajibkan untuk menjawab. Namun dalam prakteknya mahkamah tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan mahkamah menganggap bahwa sebagai organ hukum PBB, kewajibannya untuk memberikan pendapat-pendapat kalau diminta, untuk membantu lancarnya tugas PBB.

Sebaliknya, mahkamah dapat menolak permintaan pendapat kalau dianggap terdapat ketidaknormalan dalam permintaan tersebutr. Mahkamah memeriksa apabila pertanyaan yang diajukan suatu organisasi international betul-betul berada dibawah wewenang khusus. Juga dilihat dari prakteknya mahkamah menolak memberikan pendapat terhadap soal-soal politik atau soal-soal yang berada di bawah wewenang nasional suatu negara.

Mengenai kegiatan mahkamah, dari tahun 1922-1940, mahkamah tetap internasional telah mengeluarkan 31 keputusan, 27 advisory opinion dan 5 ordonasi. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan mahkamah tetap ini tidaklah mengecewakan. Sedangkan tentang mahkamah internasional yang sekarang dari tahun 1946-1993 telah memutuskan 44 perkara, dan telah memberikan 21 pendapat (advisory opinion).

·         Keputusan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

Keputusan Mahkamah diambil dengan suara terbanyak atau mayoritas dari hakim-hakim yang hadir. Bila dalam proses pengambilan keputusan seimbang, maka seara ketua atau wakilnya yang akan menentukan. Misalnya, keputusan Mahkamah tanggal 7 September 1927 dalam masalah Lotus antara Prancis dan Turki mengenai tabrakan kapal di laut lepas dan keputusan Mahkamah tanggal 18 Juli 1966 mengenai peristiwa Afrika Barat Daya tersebut. Keputusan hanya dapat diambil dengan pemberian suara Ketua Mahkamah.

Keputusan Mahkamah terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1.      Berisikan komposisi Mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa serta wakil-wakilnya, analisa mengenai fakta-fakta, dan argumentasi, bukan pihak-pihak yang bersengketa.

2.      Berisikan penjelasan mengenai motivasi Mahkamah. Pemberian motivasi keputusan Mahkamah merupakan karena suatu penyelesaian yuridiksi. Hal ini sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa. Oleh karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.

3.      Berita dispositif, ini berisikan keputusan Mahkama yang mengikat negara-negara yang bersengketa.

Pasal 57 statuta menjelaskan tentang pendapat terpisah ialah bila suatu keputusan tidak mewaili seluruh atau hanya sebagian dari pendapat bulat para hakim, maka hakim-hakim yang lain berhak memberikan pendapatnya secara terpisah. Pendapat terpisah disebut dissenting opinion, maksudnya adalah pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut. Dengan kata lain, pendapat terpisah adalah pendapat hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh kebanyakan hakim.

Pasal 13 Pakta Liga Bangsa-Bangsa telah memulai usaha ke arah pelaksanaan suatu keputusan dengan menyatakan, bila suatu keputusan peradilan tidak dilaksanakan, maka dewan dapat mengusulkan tindakan-tindakan yang akan menjamin pelaksanaan keputusan tersebut. Piagam PBB dalam Pasal 94 menjelaskan :

1.      Tiap-tiap negara anggota PBB harus melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional dalam sengketa apabila dia merupakan pihak.

2.      Bila negara pihak suatu sengketa tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh mahkamah kepadanya, negara pihak lainnya dapat mengajukan persoalannya kepada Dewan Kemanan dan dewan, kalau perlu dapat membuat rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan yang akan diambil supaya keputusan tersebut dilaksanakan.

Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus mendukung setiap keputusan Mahkamah Internasional. Bila keputusan mahkamah tersebut, telah melalui suatu proses dan memenuhi persyaratan-persyaratan hukum, serta telah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa karena memiliki nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi suatu perdamaian.

·         Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional

Mengenai ketentuan-ketentuan prosedural dalam kegiatan mahkamah berada dalam kekuasaan negara-negara yang bersengketa. Ketenttuan-ketentuan sengketa terdapat dalam Bab III statuta. Kemudian dalam pasal 30 statuta memberikan wewenang kepada Mahkamah untuk membuat tata tertib dan menyempurnakan Bab III. Jadi, bila statuta merupakan suatu konvensi, maka aturan prosedur tadi merupakan suatu perbuatan unilateral mahkamah yang juga mengingat negara-negara yang bersengketa.

Isi ketentuan-ketentuan prosedural di muka mahkamah mempunyai kesamaan dengan yuridiksi intern suatu negara, yaitu :

1.      Prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sedemikian rupa untuk menjamin sepenuhnya masing-masing pihak mengemukakan pendapatnya.

2.      Sidang-sidang mahkamah terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrasi tertutup. Tentu saja rapat hakim-hakim mahkamah diadakan dalam sidang tertutup.

Pasal 24 statuta, menyebutkan bahwa mahkamah dari waktu ke waktu dapat membentuk satu atau beberapa kamar yang terdiri dari 3 hakim atau lebih untuk memeriksa kasus-kasus seperti perburuan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan transit dan komunikasi. Kemungkinan ini telah digunakan beberapa kali oleh mahkamah seperti pembentukan kamar dengan 5 hakim untuk menetapkan tapal batas maritim di kawasan teluk Maine antara Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1982, antara Burkina Faso dan Mali juga mengenai sengketa tapal batas pada tahun 1985, antara AS dengan Itali untuk menyelesaikan sengketa peritiwa Elsi pada 1987, dan sengketa antara Honduras dan Salvador pada tahun 1987, dan sengketa antara Honduras dan Salvodor pada tahun 1987.

Prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasional adalah sebagai berikut :

1.      Wewenang Mahkamah

Mahkamah dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonansi. Tindakan sementara ialah tindakan yang diambil mahkamah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya yang akan ditentukan mahkamah secara definitif.

Contoh kasus okupasi kedutaan Besar Amerika Serikat oleh kelompok militan di Teheran (Iran) pada tanggal 4 November 1979. dalam hal ini mahkamah menetapkan tindakan-tindakan sementara agar menyerahkan kembali kedutaan Besar Amerika Serikat dan membebaskan sandra. Juga dalam kasus sengketa antara Amerika Serikat dan Nikaragua, mahkamah menetapkan tindakan-tindakan sementara pada tanggal 10 Mei 1984, agar hak Nikaragua atas kedaulatan dan kemerdekaan politiknya tidak diancam oleh militer Amerika Serikat. Kemudian selama berlangsungnya proses tersebut, mahkamah dapat membentuk angket, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh para ahli dan dapat berkunjung ke tempat sumber sengketa untuk lebih meyakinkan dalam keperluan pengumpulan bukti.

2.      Penolakan Hadir di Mahkamah

Pasal 53 statuta menyatakan bahwa bila salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan mendukung tuntutannya. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam perkara di mahkamah pernah terjadi pada waktu mahkamah tetap dan juga terdapat dalam sistem mahkamah yang sekarang. Beberapa contoh ketidakhadiran salah satu pihak di mahkamah yaitu Albania dalam peristiwa Selat Corfu (keputusan mahkamah 15 Desember 1949), ketidakhadiran Islandia dalam peristiwa wewenang di bidang penangkapan ikan (keputusan mahkamah 25 Juli 1974), Prancis 20 Desember 1974 dalam peristiwa uji coba nuklir, Turki dalam peristiwa Landas Kontinen laut Egil 19 Desember1978, Iran dalam peristiwa personel Diplomatik dan Konsuler Amerika Serikat di Teheran 21 Mei 1980, dan Amerika Serikat 27 Juni 1986 dalam aktivitas militer kontra Nikaragua.

Negara yang bersengketa kemudian tidak hadir di mahkamah tidak akan menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan. Keputusan itu diambil dengan syarat sesuai dengan pasal 53 ayat 2 statusta, bahwa sebelum menjatuhkan keputusan kepada pihak yang tidak hadir, mahkamah harus yakin bahwa ia bukan saja mempunyai wewenang, tetapi juga atas fakta dan hukum. Jadi, pihak yang dihukum, sekalipun tidak hadir tidak dapat menolak keputusan yang telah ditetapkan oleh mahkamah.

3.      Keputusan Mahkamah

Keputusan mahkamah diambil dengan suara mayoritas dari hakim-hakim yang hadir. Bila suara seimbang, maka suara ketua atau wakilnya yang menentukan. Contohnya keputusan mahkamah pada tanggal 7 September 1027 dalam perkara Lotus antara Prancis dan Turki mengenai tabrakan kapal di laut lepas dan keputusan mahkamah pada tanggal 18 Juli 1966 mengenai peristiwa Afrika Barat Daya. Keputusan hanya dapat diambil dengan pemberian suara Ketua mahkamah. Keputusan mahkamah terdiri tiga bagian, yaitu :

1.      Informasi megenai pihak-pihak yang bersengketa serta wakil-wakilnya analisa mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa.

2.      Penjelasan mengenai motivasi mahkamah.

3.      Dipositif yaitu berisikan keputusan mahkamah yang merugikan negara-negara yang bersengketa.

2.      Penyampaian Pendapat yang Terpisah

Penyampaian pendapat terpisah ialah bila suatu keputusan tidak mewakili seluruh atau hanya sebagian dari pendapat bulat para hakim, maka hakim-hakim yang lain berhak memberikan pendapatnya secara terpisah (pasal 57 statuta). Pendapat terpisah ini juga disebut dissenting opinion atinya pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut. Jadi, pendapat terpisah adalah pendapat hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh kebanyakan hakim. Keputusan tersebut dapat dianggap pengutaraan resmi pendapat terpisah, ini akan melemahkan kekuatan keputusan mahkamah, walaupun dilain pihak akan menyebabkan hakim-hakim mayoritas berhati-hati dalam memberikan motif keputusan mereka.

Sumber : http://dc352.4shared.com/doc/_iqAZC4g/preview.html