GLOSARIUM PKN KELAS 11 HUBUNGAN INTERNATIONAL, HUKUM INTERNATIONAL DAN PERADILAN INTERNATIONAL

GLOSARIUM

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Pelajaran PKn.

Disusun oleh :

AYUNINDA AGUSANDRA

XI IPA 1

SMAN 1 CIAMIS

Jalan Gunung Galuh 37 Ciamis, Telepon 0265 771069

A

1.             Abolisi

Ampunan yang diberikan presiden kepada terdakwa sebelum hakim memutuskan perkara

2.             Adendum

Perubahan dilakukan  dengan tetap mempertahankan naskah asli “UUD”

3.             Akurat

Benar dan tidak terdapat kesalahan

4.             Amandemen

hak DPR untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang ; Perubahan suatu ketentuan atau kebijakan

5.             Ambasssador

Duta besar

6.             Amnesti

Ampunan yang diberikan presiden kepada sekelompok orang dengan jalan menghapus/menghilangkan segala tuntutan                      misalnya pembrontak

7.             Anarki

Tindakan kekerasan

8.             Anexatie

suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi yang berarti

9.             Angket

hak DPR untuk mengadakan penyelidikan

10.         Apatride

orang yang tidak memmiliki satus kewarganegaraan

B

11.         Bidang Hukum : Hukum dapat dibagai dalam berbagai bidang, antara lain Hukum Perdata, Hukum Publik, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional

12.         Bikameral

Sistem badan legislatif yang terdiri atas dua badan/kamar atau lembaga

13.         Bredel

Menghentikan penerbitan dan peredaran (surat kabar, majalah) secara paksa

14.         Bipatride

Orang yang memilki status kewarganegaraan rangkap

C

15.         Charge D’affairs

kuasa usaha

16.         Chauvinisme

rasa cinta terhadap bangsa dan negara secara berlebihan sehingga merendahkan bangsa lain

17.         Congress

kekuasaan legislatif (di negara AS) yang terdiri dari dua badan perwakilan  yaitu Senat dan House Of Representatif

18.         Cover both side

menyingkap dari dua sisi yang berbeda/menyebutkan sumber

19.         Custom

kebiasaan ialah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal yang sama

D

20.         Demende Aggregation

persetujuan dari negara penerima untuk seorang diplomat yang baru dari suatu negara asing

21.         Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

22.         Deregulasi

Kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan

23.         Division of Power

Sistem pembagian kekuasaan

24.         Doktrin

Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya

25.         Doyen

duta besar yang diangkat mejadi ketua perwakilan asing di suatu negara

26.         Duplik

jawaban kedua dari terdakwa atau pembelanya sebagai jawaban replik

E

27.         Eksekutif

badan/lembaga pelaksana undang-undang; badan penyelenggara pemerintahan.

28.         Ekstrateritorial

wilayah tempat berlakunya kekuasaan sebuah negara di luar batas-batas wilayah  teritorial negara yang bersangkutan ; Daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah tersebut letaknya di negara lain

29.         Ekstrinsik (nilai)

nilai yang bergantung pada nilai instrinsik dari akibat-akibatnya

30.         Exit Permit

cap ijin keluar pada paspor

F

31.         Filsafat Hukum

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakekat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum.

G

32.         Genosida (kejahatan)

menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara tertentu

33.         Gerzant/duta

wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar

34.         Globalisasi

Proses integrasi ke ruang lingkup dunia

35.         Governence

Kepemerintahan

36.         Grasi

ampunan yang diberikan presiden kepada terpidana setelah hakim memutuskan perkara

H

37.         Hak Asyl

hak untuk mendapatkan perlindungan dari kedutaan suatu negara “suaka politik”

38.         Hak Opsi

hak untuk memilih status kewarganegaraan

39.         Hak Repudiasi

hak untuk menolak status kewarganegaraan

40.         Hedonisme

Pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan hidup utama

41.         Homo Homini Socius

manusia adalah kawan manusia lainya

42.         House Of Representatif

majelis rendah  (badan legislatif) yang anggotanya berasal dari perwakilan partai politik peserta pemilu (di                     negara AS)

43.         Hukum

peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas ; undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) ; keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

44.         Hukum Acara

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya . Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.

45.         Hukum Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam. Uraian lebih lanjut ada pada bagian Hukum Indonesia.

46.         Hukum Internasional

Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar negara satu dengan negara lain secara internasional, yang mengandung dua pengertian dalam arti sempit dan luas. 1. Dalam arti sempit meliputi : Hukum publik internasional saja 2. Dalam arti luas meliputi : Hukum publik internasional dan hukum perdata internasional

47.         Hukum Perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil.

48.         Hukum Pidana

Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya Dalam hukum pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helem, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

49.         Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan pemerintah.

I

50.         Imanen (nilai)

nilai yang terikat denganan pengalaman dan pengetahuan manusia (misal pengetahuan indrawi diperoleh rasa asin,                     manis)

51.         Imigrasi

keluar masuk seseorang dari/ ke suatu negara

52.         Infra Struktur Politik

kehidupan politik di tingkat bawah  atau di masyarakat     

53.         Interpelasi

hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah

54.         Intrinsik (nilai)

nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah ada

55.         Ius Constituendum

hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang “rancangan UU”

56.         Ius Constitutum

hukum yang berlaku sekarang atau saat ini “hukum positif”

57.         Ius Sanguinis

penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan

58.         Ius Soli

penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran

J

59.         Jurnalistik

Segala sesuatu yang menyangkut dunia kewartawanan dan persuratkabaran

K

60.         Kapitalisme

Sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas

61.         Kedaulatan

kekuasaan tertinggi

62.         Keimigrasian

kegiatan pengaturan dan pengelolaan tentang keluar masuknya orang di suatu negara dan keberadaan seseorang di negara lain/bukan negaranya

63.         Kejahatan Kemanusiaan

serangan yang meluas dan sistematik yang ditunjukan secara langsung kepada penduduk sipil

64.         Kewarganegaraan : segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara

65.         Koalisi

66.         Penggabungan beberapa kekuatan politik untuk merebut kursi parlemen atau pemerintahan ; kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen

67.         Kode Etik

Norma khusus yang berlaku di kalangan profesi tertentu

68.         Konggres

pertemuan besar para wakil organisasi (politik, social, profesi) wakil - wakil negara untuk membicarakan, mendiskusikan

69.         Konstitusi

undang-undang dasar   

70.         Konvensi

kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan negara yang tidak tertulis

71.         Koloni

Suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lainKonvensi:     Kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang belum termuat dalam hukum dasar tertulis ; daerah jajahan negara lain

72.         Korupsi

Tindakan yang dilakukan secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan

73.         Kredibilitas

Perihal dapat dipercaya

L

74.         Legislatif

badan/lembaga pembuat undang-undang ; badan pembuat undang - undang.

75.         Lembaga kontitutif

lembaga yang dibentuk dari lembaga legislatif dan orang - orang yang diangkat pihak eksekutif.

76.         Lettre De Credance

surat kepercayaan yang ditandatangani oleh kepala negara pengirim yang diberikan kepada seorang diplomat yang akan bertugas

77.         Lettre De Rapple

penyerahan surat kepercayaan kepada kepala negara penerima  sebelum seorang diplomat  bertugas di negara tersebut

M

78.         Mahkamah Internasional

Badan PBB yang tugasnya menyelesaikan permasalahan antar bangsa

79.         Media massa

Alat, sarana komunikasi untuk sekumpulan orang

80.         Mediasi

Usaha yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dengan mempertemukan pihak yang bersengketa oleh pihak ketiga yang netral

81.         Modus Vivendin

Perjanjian internasional yang merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan tanpa perlu ratifikasa dan sifatnya sementara

82.         Mono-kameral

sistem badan legislatif yang terdiri dari satu badan/kamar atau lembaga

83.         Mosi

keputusan rapat, misalnya parlemen yang menyatakan pendapat atau keinginan

84.         Mutual Conceat

Kesepakatan kedua pihak mengenai perwakilan diplomatic yang sifatnya saling menguntungkan

N

85.         Nasionalisme

suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai suatu bangsa

86.         Naturalisasi

pewarganegaraan

87.         Negara Kesatuan

negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh wilayah negara , yang berkuasa (berdaulat) hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah

88.         Negara Serikat

negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintahan pusat yang mengendalikan kedaulatan negara

89.         Norma

pedoman atau petunjuk untuk seseorang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

O

90.         Observasi

Salah satu tugas perwakilan diplomatic yaitu meneliti peristiwa di Negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya

91.         Obyektif (nilai)

nilai yang dilihat berdasarkan kondisi dari suatu obyek

92.         Oklokrasi

bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, namun pemerintahannya untuk masing - masing rakyat.

93.         Orde

Sistem (pemerintahan)

94.         Ordonance

 peraturan, ketentuan, ordonansi.

P

95.         Pakta (Pact)

Persetujuan yang lebih khusus jika dibandingkan dengan traktat

96.         Pakta Sunt Servanda

Perjanjian yang mengikat kedua pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik ; setiap negara yang ikut dalam perjanjian harus mentaati dan menghormati materi perjanjian

97.         Paradigma

Seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat tetap dan yang sebagian berubah-ubah; cara pandang manusia; gugusan sistem pemikiran

98.         Parlemen

Badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara

99.         Parlementer

sistem pemerintahan, di mana kekuasaan eksekutif berada ditangan perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.

100.     Paspor

buku surat perjalanan resmi dan tanda kewarganegaraan yang harus dimiliki apabila ingin memasuki negara lain

101.     Patriotisme : semangat cinta tanah air atau sikap mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya

102.     PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)(UN/United Nations)

Organisasi dunia yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan dunia

103.     Penduduk

mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan ditetapkan oleh peraturan negara sehingga yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal tetap  (domisili) dalam wilayah negara itu

104.     Penyelidikan

merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran hukum guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan

105.     Penyidikan

serangkaian tindakan penyidik untu mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tidaknya pelanggaran hukum yang terjadi dan siapa tersangkanya

106.     Perikatan (Arrangement)

Bentuk perjanjian yang tidak seresmi traktat atau konvensi

107.     Persetujuan (Agreement)

Perjanjian yang bersifat teknis/administrative sehingga tidak seresmi traktat ataukonvensi dan cukup ditandatangani oleh wakil departemen serta tidak perlu diratifikasi

108.     Pers

Usaha percetakan dan penerbitan

109.     Perundingan (negotiation)

Perundingan antar pihak yang bersengketa untuk menghadapi masalah

110.     Perwakilan Diplomatik

perwakilan dalam arti poltis

111.     Perwakilan Konsuler

perwakilan dalam arti non-politis

112.     Piagam (Statute)

Perjanjian yang menunjukkan himpunan peraturan yang ditetapkan oleh perjanjian internasional untuk mengatur fungsi lembaga internasional atau anggaran dasarnya

113.     Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik ; Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional ; politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) ; politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara; politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat ; politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik ; bentuk pemerintahan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, untuk kepentingan rakyat.

114.     Pornografi

penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi

115.     Pragmatisme

Paham yang hanya menekankan pada segi praktis-praktis belaka

116.     Presidensial

sistem pemerintahan, di mana kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden dan kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

117.     Proclamation/proklamasi

penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan/perlawanan sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali dan menyatakan kemerdekaannya

118.     Proteksi

Melindungi hak pribadi, harta benda, kepentingan warga Negara di luar negeri

119.     Protocol

Perjanjian yang sifatnya kurang resmi bila dibandingkan traktat atau konvensi

120.     Provokasi

Perbuatan untuk membangkitkan kemarahan

121.     PTUN

(peradilan tata usaha negara) suatu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara .

Q

122.     Quasi

Semu

R

123.     Rakyat

semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu

124.     Ratifikasi

Pengesahan suatu perjanjian internasional yang diandai dengan penandatanganannaskah perjanjian oleh wakil Negara yang ikut berunding

125.     Rebus Sic Stantibus

perubahan yang mendasar terhadap keadaan

126.     Rechsstaat

negara berdasarkan atas hukum

127.     Referandun

penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaaya diputuskan dengan pemungutan suara umum / rakyat

128.     Rehabilitasi

pengembalian hak seseorang (nama baik)  

129.     Repatriasi

memperoleh kembali kewarganegaraannya

130.     Replik

jawaban penuntut atas tangkisan terdakwa atau pengacaranya

131.     Representasi

 Mewakili pemerintah suatu Negara dalam hubungan internasional

132.     Res Communis

pandangan yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh tiap-tiap negara

133.     Res Nullus

pandangan yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh tiap-tiap negara

134.     Reservation

Lembaga persyaratan yang menyesuaikan syarat-sarat perjanjian internasionalmultilateral

135.     Resiporositas

Prinsip timbal balik antara kedua belah pihak mengenai perwakilan diplomatic

S

136.     Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Isitilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

137.     Senat

Dewan Perwakilan Rakyat yang tertinggi (seperti di Amerika Serikat,Perancis), dewan pengajar di perguruan tinggi, organisasi mahasiswa tingkat fakultas ; majelis tinggi ( badan legislatif) yang anggotanya terdiri dari wakil negara bagian

138.     Separatise

suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya

139.     Sistem Desentralisasi

Sistem dimana kepada daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

140.     Sistem Hukum

Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama.

141.     Sistem Hukum Adat/Kebiasaan

Hukum adalah adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah.

142.     Sistem Hukum Agama

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.

143.     Sistem Hukum Anglo-Saxon

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

144.     Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

145.     Sistem Nonparliamentary

sistem pengangkatan para mentri sepenuhnya menjadi kekuasaan presiden (dalam sistem pemerintahan                   presidensiil)

146.     Sistem Pemilu Distrik

didasarkan atas kesatuan geografis, dimana setiap kesatuan geografis (wilayah) memiliki satu wakil di parlemen             (DPR)

147.     Sistem Pemilu Proporsional (Perwakilan Berimbang)

jumlah kursi yang diperoleh suatu golongan di parlemen (DPR) seimbang dengan             jumlah suara yang diperoleh

148.     Sistem Sentralisasi

sistem dimana  segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal             melaksanakan

149.     Statuta

undang-undang

150.     Stelsel Aktif

orang harus melakukan tindakan hukum secara aktif untuk bisa menjadi warga negara atau juga untuk melepaskannya

151.     Stelsel Pasif

Orang dengan sendirinya bisa memperoleh kewarganegaraan atau dinyatakan dengan sendirinya hilang status                                 kewarganegaraannya

152.     Subyektif (nilai)

 nilai diberikan seseorang (subyek)

153.     Sukuisme

paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik diabandingkan dengan suku bangsa lain atau rasa cinta yang             berlebihan terhadap suku bangsanya sendiri

154.     Supra Struktur Politik

kehidupan politik di tingkat atas “pemerintahan” atau di lembaga-lembaga negara

T

155.     Teaching of the Most Highly Publicist

Pendapat para ahli yang diakui kepakarannya yang dijadikan hukum internasionaltambahan

156.     Teori politik

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.

157.     Traktat (Treaty)

Perjanjian antarnegara yang bersifat formal dan mengikat karena memiliki kekuatannhokum ; perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih

158.     Transenden (nilai)

nilai yang melampaui batas-batas pengalaman dan pengetahuan manusia “nilai ketuhanan”

159.     Treaty Contract

Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang membuatperjanjian (bilateral)

160.     Trias Politica

teori pemisahan kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif

U

161.     UNCI (United Nations Commisioner for Indonesia)

Komisi PBB yang betugas menyelesaikan sengketa RI-Belanda (1947)

162.     UNDP (United Nations Development Program)

 Program pembangunan PBB

163.     UNESCO (United Nations Scientific and Cultural)

Organisasi PBB yang mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan dunia

164.     UNICEF (United Nations Children Fund)

Organisasi PBB yang mengelola bidang kesejahteraan anak-anak sedunia

165.     UNRWA (United Nations Relief and Works Agency Palestina Refugees in the Near East)

Organisasi PBB yang mengelola bantuan pengungsi Palestina di Timur Tengah

V

166.     Visa

ijin dari suatu negara untuk keberadaan seorang warga negara asing di negaranya

167.     Veto

hak konstitusional penguasa (pemegang pemerintahan) untuk mencegah, menyatakan, menolak atau membatalkan keputusan.

W

168.     Warga Negara

warga “anggota” suatu negara

169.     WHO (World Health Organization)

Organisasi PBB yang mengelola bidang kesehatan dunia

170.     WTO (World Trade Organization)

Organisasi PBB yang mengelola bidang perdagangan dunia

Y

171.     Yudikatif

badan kehakiman ; badan/lembaga yang mengadili pelanggar undang-undang

172.     Yurisprudensi

keputusan hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan olah hakim yang lain mengenai masalah yang sama.